Makalah Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam

BAB II

DINAMIKA DAN ELASTISITAS HUKUM ISLAM

A.    Pengertian dinamika dan Elastisitas

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.

sedangkan elastic  yaitu (kiasan) tidak tetap, perubahan, separti sebuah benda yang dapat yang dikembalikan kebentuk semula disebut elastis. Benda-benda yang mempunyai elastisitas atau sifat elastic seperti karet gelang, pegas dan lain-lain disebut elastic.

B.     Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam Merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata” Islam”. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia.

Secara etimologis, kata hukum berakar pada kata atau huruf ح, ك, م , yang berarti menolak. Dari sinilah terben-tuk kata الحكم , yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan. Adapun secara terminologis, ulama ushul mendefenisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubagh.

Selain defenisi yang dikemukakan diatas, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas. Tetapi secara sederhana, hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.”

         Bila Kata “Hukum” Menurut defenisi diatas digabungkan  kepada” Islam“  atau  “Syara’”,  maka hokum islam berarti: “ Seperangkat Peratuaran Berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukalaf yang diakui dan diyakini Meninngkat untuk yang semua yang Bergama Islam”.

Kata”Seperangkat Peraturan” Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah Peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan  mempunyai kekuatan yang Mengikat.

Kata” yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan” Syriah”.

Kata”Tentang Tingkah  laku manusia Mukalaf” Mengandung arti bahwa hokum Islam itu hanya mengatur tidak lahir dari manusia yang dikenai Hukum.  Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orag-orang yang menyakini kebenaran wahyu dan sunah rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat islam.

Pembicaraan tentang Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, sesungguhnya, adalah menyangkut sifat dan atau karakteristik Hukum Islam itu sendiri. Berdasarkan tela’ahan para ulama ushul dan fuqaha bahwa sifat atau karakteristik Hukum Islam itu dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu; Hukum-hukum yang bersifat tetap (permanent) dan Hukum-hukum yang bersifat tidak permanent, berubah dan kondisional.

C.     HUKUM-HUKUM YANG TETAP (TETAP)

 Hukum-hukum yang permanen ini merupakan ketentuan hukum yang tidak akan mengalami perubahan, meskipun terjadi perubahan zaman dan begitu pula tidak dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Hukum-hukum dalam kategori ini bersifat konstan dan universal dan berlaku untuk semua orang dan semua tempat.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan bahwa ketentuan hukum yang bersifat konstan (permanen) itu ialah tidak menerima pembaharuan dan perkembangan atau perubahan.  Masalah ketentuan hukum seperti ini sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh nash secara qath’iy dan terperinci. Nash-nash dan ketentuan hukum seperti ini bukan lapangan ijtihâd. Ketentuan-ketentuan syari’at seperti ini, misalnya, menyangkut masalah aqidah, rukun iman, hukum-hukum ibadat, masalah hudud, seperti zina, mencuri, minum khamar, qishas, saksi palsu, sumpah, durhaka kepada orang tua, ketentuan hukum tentang pembagian waris, hukum-hukum tentang pernikahan dan perceraian, hadanah, dan tentang wali nikah.

Atas dasar ini, para ulama ushul seperti dijelaskan oleh Abdullah Nashih ‘Ulwan, telah merumuskan satu kaidah yaitu لااجـتـهـاد مـع الـنـص yang maksudnya “tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang sudah ada nashnya secara jelas. Persyari’atan sejumlah ketentuan hukum secara konstan, permanen dan universal adalah bukan merupakan titik lemah bagi syari’at Islam, tetapi justeru akan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di setiap masa.

Hukum-hukum yang bersifat konstan ini tidak boleh berubah karena perubahan keadaan dan tempat. Sesuatu yang secara qaht’iy (pasti dan tegas) disebut oleh nash ketentuan hukumnya, maka ia bersifat konstan, permanen dan universal yang berlaku bagi semua orang dan tempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Umar Syihab bahwa persoalan-persoalan yang telah ditegaskan hukumnya oleh nash (nash yang mengaturnya bersifat qath’iy), umumnya ulama tidak membolehkan penafsiran untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan kondisi.

Sebagai contoh dalam Al-qur’an secara tegas telah disebutkan keharaman memakan bangkai, darah, daging babi dan sembelihan tanpa menyebut nama Allah.

“حـرمت عـلـيـكـم الـمـيــتــة والدم ولـحـم الـخـنزيـر ومـا أهـل لـغـيـرالله به..."

Artinya : “Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan sembelihan tanpa menyebut nama Allah ...”

Ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat ini sudah pasti dan tidak akan mengalami perubahan dengan alasan apapun.

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah mengapa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat qath’iy ini tidak boleh berubah atau tidak mengalami perubahan ? sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan penelitian ulama ushul jika ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang qath’iy itu mengalami perubahan maka akan terjadilah kerusakan dalam kehidupan manusia, karena ia menyangkut persoalan daruri   (asasi).

Apa saja yang bersifat permanen dan konstan yang tidak mengalami perubahan itu. Para ulama telah menetapkan persoalan-persoalan yang tidak mengalami perubahan itu ialah

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah dan seluk beluk yang berkenaan dengan keimanan  yang sudah pasti  adanya.

2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah (ibadah murni). Ibadah-ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan umrah adalah ibadah-ibadah yang pasti.

3.  Hukum-hukum yang berkaitan dengan qishas dan masalah hudud.

B. HUKUM-HUKUM YANG TIDAK TETAP

Dalam pandangan ulama ushul seperti Abdullah Nashih ‘Ulwan bahwa hukum-hukum yang tidak permanen ini dibedakan kepada dua macam, yaitu hukum-hukum yang dapat mengalami perubahan dan hukum-hukum yang dihasilkan lewat ijtihad sebagai akibat dari perkembangan zaman.

Menurut Amir Syarifuddin paling tidak ada tiga bentuk pemahaman terhadap hukum yang dilakukan oleh para ulama ushul. Pertama, Pemahaman hukum dalam bentuk memberikan penjelasan terhadap nash-nash yang sudah ada, baik nash al-Qur’an maupun nash as-Sunnah. Langkah seperti ini di kalangan ulama ushul dikenal dengan istilah ijtihâd bayâni. Pemahaman seperti ini, dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada lafal-lafal nash dengan berbagai bentuk dan karakternya, kemudian setelah itu baru mengambil kesimpulan hukum.

Pada aspek ini, substansi atau nilai hukum tidak mengalami perubahan tetapi aspek teknis boleh jadi mengalami pembaharuan. Kedua, pemahaman hukum dalam bentuk usaha untuk menetapkan hukum baru bagi kasus yang muncul melalui cara mencari perbandingannya (persamaannya) dengan ketetapan hukum yang telah ada penjelasannya di dalam nash bagi kasus tersebut. Contohnya, ialah menetapkan jabatan khalifah setelah wafatnya Nabi. Dalam hal ini dengan cara mengqiyaskan jabatan khalifah kepada jabatan imam shalat  berjama’ah yang pernah diserahkan Nabi kepada Abu Bakar.  Jalan pikiran sahabat waktu menetapkan jabatan khalifah untuk Abu Bakar ini adalah dengan menggunakan qiyas.

Kemudian ketiga, ialah pemahaman dalam hal menghadapi masalah baru yang tidak ada nashnya dan juga tidak dapat mencari perbandingannya dengan apa yang telah ditetapkan dalam nash. Dengan kata lain, persoalan-persoalan yang sama sekali tidak ada nashnya. Terhadap persoalan dalam kategori ketiga ini digunakan pendekatan dengan menempuh ijtihad dengan ra’yu  (الا جــتـهـاد برأي).

Itjihad dengan ra’yu ini ialah menggunakan pendekatan jiwa syari’at sebagai acuan dalam istinbât. Prinsip dasarnya ialah mengedepankan kepentingan umum atau maslahat selalu dijadikan pertimbangan dalam menggunakan ra’yu. Umpamanya, dalam menetapkan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Qur’an (pada masa Abu Bakar); menetapkan dewan-dewan, membentuk pasukan tentara tetap, dan mencetak mata uang pada masa khalifah Umar bin Al-Khatab, menyatukan bentuk bacaan Al-Qur’an pada masa pemerintahan Usman bin Affan dan membakar yang lainnya.

Dari ketiga bentuk pola pemahaman hukum yang telah digambarkan di atas, dua yang disebutkan terakhir termasuk dalam kategori hukum-hukum yang tidak permanen atau hukum-hukum yang bersifat ijtihad.  Syekh Yusuf Qardawi seorang pakar hukum Islam komtemporer menyebut hukum-hukum yang tidak permanen ini dengan istilah al-Ahkâm al-Mutagayyirah.

Adapun yang dimaksud oleh Yusuf Qardawi dengan istilah ini ialah hukum-hukum yang menglami perubahan. Perubahan disini maksudnya ialah hukum-hukum yang mengalami perubahan dengan perubahannya zaman, keadaan dan tempat. Terjadinya perubahan hukum karena perubahan dalam masyarakat. Dalam satu kaedah disebutkan sebagai berikut.

تـغــيـرالـفـتـوى بــتــغــرالأ زمـنــة والأمــكــنــة والأحـوال والأعــراف.

Artinya : Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat (‘urf).

Oleh karena itu, hukum Islam itu bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi pada hukum Islam itu lebih disebabkan oleh dua faktor pokok. Kedua faktor pokok itu adalah sebagai berikut.

1.  Perubahan pemahaman atas ‘illat hukum.

Sebagaimana dirumuskan oleh ulama ushul misalnya, Al-Gazali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘illat itu ialah merupakan pautan hukum atau tambatan hukum dimana syari’ menggantungkan hukum padanya. Atau seperti yang dikemukakan oleh Abdul Gani Al-Bajiqani bahwa yang dimaksud dengan ‘illat itu ialah pautan hukum dimana syari’ menghubungkan ketetapan hukum dengannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya ‘illat itu ialah sesautu yang melatarbelakangi atau menjadi sebab adanya suatu ketetapan hukum. Oleh karena itu, dari sini dirumuskan suatu kaidah yang berbunyi sebagai berikut :

الـحـكـم يـد ورمـع الــعــلـة وجـوداوعـد مــا

Artinya : Hukum itu akan selalu terkait dengan ada atau tidak adanya ‘illat.

Untuk maksud ini, Abdul Karim Zaidan  juga menyebutkan   bahwa

Sesungguhnya hukum itu ada karena adanya ‘illat dan ia menjadi tidak ada  karena ketiadaan ‘illat

Dalam konteks ini, termasuk juga perubahan pemahaman tentang ‘illat itu sendiri. Artinya berubah ‘illat maka berubah pula hukum. Tidak dapat diingkari bahwa -- dalam  kenyataannya -- hukum Islam itu bersifat dinamis dan berkembangan sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, zaman dan tempat. Dengan kata lain, perkembangan hukum Islam, di samping merupakan tuntutan masyaakat  juga tidak lepas dari peran ‘illat sebagai dasar yang melatarbelakanginya.

Banyak ketentuan fiqih mengalami perubahan karena perubahan pemahaman tentang ‘illat. Menurut Alyasa Abubakar perubahan pemahaman tentang ‘illat ini karena terjadinya perkembangan dan munculnya hal-hal baru dalam kehidupan umat Islam. Sebagai contoh untuk ini, misalnya zakat hasil pertanian yang biasa dipahami sebagai ‘illatnya adalah “makanan pokok yang disebut dengan al-Qūt, dapat disimpan lama, dapat ditakar atau ditimbang”. Akan tetapi, sekarang dipopulerkan pendapat baru bahwa ‘illat tersebut ialah apa yang disebut dengan al-namā produktif. Berdasarkan pemahaman ‘illat yang baru ini maka semua tanaman yang produktif wajib dikenakan zakatnya.

2.  Perubahan pemahaman atas hukum. Maksudnya ialah ‘illat tetap seperti semula, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya pemehaman hukum yang didasarkan pada ‘illat itu yang diubah. Alyasa Abubakar menyebutkan contoh untuk kasus ini ialah pembagian tanah rampasan perang al-Fay di Irak pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khatab. Adapun ‘illat pembagiannya, sebagaimana disebutkan oleh ayat itu sendiri, yaitu “agar harta itu tidak hanya beredar atau dikuasai oleh orang-orang kaya saja”.

Pada masa Rasulullah kebun-kebun orang-orang Yahudi yang kalah perang dibagi-bagikan kepada kaum muslim. Akan tetapi, Umar tidak mau membagi lahan atau tanah pertanian yang ditaklukan setelah selesai perang. Menurut  Umar pembagian itu akan melahirkan orang-orang kaya baru yang justru dihindari oleh Al-Qur’an. Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewaan inilah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan keuangan dari negara.

Contoh lain, misalnya Umar Ibn al-Khatab tidak memberikan hak Muallaf sebagai salah satu mustahiq zakat, sebagai disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60. Umar Ibn al-Khatab beranggapan bahwa sifat Muallaf tidak berlaku sepanjang hidup, seperti halnya kemiskinan, pemberian zakat kepada Muallaf pada awal Islam adalah karena Islam masih lemah. Disamping itu golongan muallaf ini imannya masih lemah dan mereka perlu dibujuk hatinay agar tetap bertahan dengan keislamannya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan, tindakan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Dengan kata lain, ‘illat pemberian zakat pada muallaf adalah untuk memperkuat Islam. Ketika keadaan telah berubah maka memberikan bagian itu tidak valid lagi.

Dengan kata lain, ketika Islam telah kuat maka pemberian zakat kepada muallaf itu tidak perlu lagi. Kebijakan Umar menghentikan pemberian zakat kepada muallaf itu sesungguhnya berkaitan dengan perubahan pemahaman Umar tentang muallaf itu sendiri. Menurut Umar, bahwa pemberian zakat kepada muallaf itu pada mulanya iman mereka masih lemah, tetapi sekarang karena kondisi Islam telah kuat, maka pemberian zakat kepada muallaf tidak dilaksanakan lagi. Dua contoh kasus ijtihâd Umar yang telah dikemukakan di atas, diakui memang menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan pakar hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa paling tidak ada 5 (lima) pandangan tentang ijtihad Umar, yaitu ;

1.      Ijtihâd Umar memang meninggalkan zahir nash, tetapi berpegang kepada ruhnya atau maqâshid al-ahkâm al-Syarî’ah.

2.      Ijtihâd Umar tidak meninggalkan nash, apalagi mengganti atau menghapus ketentuan hukumnya.

3.      Ijtihâd Umar berkenaan dengan masalah qath’iyah yang bukan bidang ijtihâd tetapi diperbolehkan khusus untuk Umar.

4.      Ijtihâd Umar telah meninggalkan nash yang sarih, tetapi sebagaimana berlaku bagi setiap mujtahid, ijtihadnya tetap mendapat satu ganjaran.

5.      Ijtihâd Umar memang banyak melanggar nash yang qath’iyah tetapi hal ini terjadi karena kekurangan informasi yang diterimanya untuk persoalan yang bersangkutan.

Bila dihubungkan kelima pandangan ini dengan dua kasus ijtihâd Umar yang telah disebutkan di atas, maka rasanya tidak mungkin Umar mengambil kebijakan atau melakukan ijtihâd dengan meninggalkan nash. Umar Ibn Khatab adalah seorang sahabat terkemuka mustahil akan melanggar atau menentang nash. Dua contoh kasus ijtihâd Umar yang kontroversial di atas -- tentang perubahan pembagian harta rampasan perang dan penghentian pemberian zakat untuk muallaf -- sesungguhnya tidak meninggalkan nash tetapi dilatarbelakangi oleh perubahan pemahaman tentang ‘illat yang menjadi dasar penetapannya, sebab jika tidak demikian apa yang menjadi tujuan pensyari’atan hukum tidak dapat diwujudkan.

Ketika suatu ketentuan hukum tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan dalam kehidupan, maka kita harus melihat kembali ‘illat yang mendasari penetapannya. Artinya, kita harus mengubah dan merumuskan kembali pemahaman ‘illat yang mendasari penetapan hukum tersebut, dengan melihat konteks perubahan zaman, keadaan, tempat dan tujuan pensyari’atan hukum itu sendiri. Sebagaimana halnya terjadi pada ijtihâd Umar yang telah disebutkan di atas.  

Inilah yang disebut oleh Mustafa Syalabi dengan istilah berikut ini ;

تــغـيــرالأ حـكام متــبــعـا لــتــغــيـرالمـصالح.

Artinya : Bahwa hukum itu berubah karena mengikuti kepentingan masyarakat.

Pandangan Mustafa Syalabi ini menunjukkan bahwa ‘illat menempati posisi yang amat penting dalam pembinaan hukum syara’ yang di dalamnya tercakup apa yang menjadi tujuan hukum tersebut, yaitu untuk merealisir kemaslahatan manusia. Seperti disebutkan dalam kaidah bahwa, “hukum bergantung dengan ada dan tidak adanya ‘illat.

Terjadinya perubahan hukum sesungguhnya karena adanya perubahan pemahaman terhadap ‘illat dan perubahan pemahaman ‘illat terkait dengan perubahan kepentingan yang muncul dalam kehidupan yang dinamis. Perubahan kepentingan dalam konteks ini adalah menyangkut “kemaslahatan” yang dihajatkan oleh manusia. Dalam kenyataannya apa yang menjadi kepentingan manusia tersebut akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam hubungan ini Mustafa Syalabi mengatakan sebagai berikut ;

ان الــتـشـريـع يــســيـر مـع الــمـصـا لح ولـيـس كل مـا فـيـه لازمـا لا يــتــغـيـروالا لـجـاء مـرة واحـدة احـكلـمـه مـدونـة مـخــتـو مـة يـخـتـم الـدوام وعـدم الـتـغـيــيـروهـذا ارشــاد مـن الـشـارع الـحـكـيـم لـولاة الآمـورإلى ان يـلاحـظـوا الاحـوال والـظـروف احـكامـهـم واقـضـيـتـهــم.

Artinya : Sesungguhnya tasyri’ itu akan berjalan seiring dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan tidaklah segala sesuatu itu merupakan hal yang permanen, yang tidak akan mengalami perubahan. Hal ini merupakan petunjuk dari  Allah Yang Maha bijaksana bagi para pemegang urusan (umat), agar mereka memperhatikan keadaan dan kondisi yang berkaitan dengan hukum-hukum mereka.

Tentu saja pandangan Mustafa Syalabi ini tidak berlaku untuk semua ketentuan hukum. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa ketetapan-ketetapan hukum itu ada dua macam; pertama ketetapan-ketetapan hukum dalam nash yang sifatnya tidak berubah keadaannya dari semula, meskipun terjadai perubahan zaman, tempat ataupun ijtihad para pakar hukum; seperti pengharaman segala yang diharamkan dan sesuatu yang telah diwajibkan berlakunya hukum hadd  bagi pelaku kejahatan ketetapan.  Kedua, ketetapan-ketetapan hukum mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan  dan perubahan masyarakat.

Perubahan hukum dalam kategori ini adalah berkenaan dengan hukum-hukum yang bersifat ijtihâdi  dan hukum-hukum yang bersifat ijtihadi ini adalah produk, atau hasil ijtihâd para mujtahid yang terjadi pada setiap kurun waktu dan tempat yang kedudukannya tidak permanen. Produk atau hasil ijtihâd tersebut boleh jadi berupa fatwa-fatwa dari seorang mujtahid (ijtihâd fardi) atau produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh sekelompok ulama dan atau institusi (lembaga/organisasi) yang dikenal dengan istilah ijtihâd jama’i  atau kolektif.

Terhadap produk-produk hukum yang tidak permanent seperti disebutkan di atas, Fathurrahman Djamil menyebutnya sebagai sesuatu yang relatif, tidak mutlaq benar atau dalam ushul fiqh disebut dengan zhanniy. Dan istilah ini di kalangan ulama ushul fiqh merupakan sesuatu yang mendekati kebenaran -- menurut pandangan mujtahid.

Oleh karena itu dari apa yang telah dikemukakan dan dikaitkan dengan penggunaan ‘illat, maka ternyata bidang ini merupakan bidang garapan yang sangat subur untuk pengembangan hukum Islam. Pengembangan dan perubahan hukum itu akan terus terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Disinilah letaknya bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis, yang setiap sa’at dan waktu serta tempat akan mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan yang dihadapinya.